Publikreplika.com – Setelah lebih kurang 2 jam di luar pagar, masa aksi menerobos masuk dan akhirnya Wakil Bupati Misharti menemui ratusan massa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Sungai Sarik dan IV Koto Setingkai (AMM-SSKS), Kamis (13/11/2025)
Dalam tuntutan aksi, Mahasiswa dan masyarakat menitikberatkan persoalan infrastruktur jalan penghubung antara Desa IV Koto Setingkai dan Desa Sungai Sarik di Kecamatan Kampar Kiri.
Menanggapi hal tersebut Wabup Misharti mengatakan kemungkinan perbaikan jembatan bisa mulai dilakukan sekitar Maret atau April 2026, setelah proses anggaran disahkan.
Pembangunan jembatan tersebut sudah menjadi perhatian Bupati dan Wakil Bupati Kampar.
“Namun, pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena harus melalui mekanisme penganggaran yang resmi. Anggaran untuk perbaikan jembatan akan dimasukkan dalam APBD tahun 2026,” ujarnya.
Ia juga berpesan agar masyarakat ikut menjaga kondisi jembatan agar tidak semakin parah.
“Jembatan ini milik kita bersama. Jadi kalau ada perusahaan yang membawa kendaraan bertonase berat, mohon dihentikan sementara, jangan sampai jembatan ambruk,” pesannya.
Terkait tuntutan peserta aksi untuk penandatanganan MoU, Misharti memilih untuk tidak menandatangani dokumen tersebut dan menyebut bahwa seluruh pernyataannya telah direkam sebagai bukti komitmen.
Terkait enggannya penandatangan MoU tersebut, Indri Yani dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Desa Sungai Sarik mengaku sedikit kecewa, tapi itu bukanlah pokok utama dari tuntutan. Ia menyebut masih memiliki bukti legal standing berupa video, foto, dan dokumentasi lengkap.
“Bukti-bukti inilah yang akan kami bawa nanti, kemungkinan pada bulan Maret atau April mendatang, jika janji yang telah disampaikan tidak direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar terkait pembangunan jembatan kami,” ujar mahasiswi UIN SUSKA ini.
“Meskipun tanda tangan kesepakatan belum kami dapatkan hari ini, kami tetap memegang bukti ucapan langsung dari Wakil Bupati Kampar. Itu menjadi pegangan kami untuk kembali datang menagih janji pemerintah apabila persoalan ini tak juga ditindaklanjuti,” pungkasnya.
