Publikreplika.com – Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Riau Menggugat, (ARRM), melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kampar. Mereka menuntut, agar Bupati dan Wakil Bupati Kampar, dapat tanggap terhadap nasib petani yang berada di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Senin (26/05).
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Rizky Bintang Pamungkas, menilai selama ini Pemerintah Kabupaten Kampar, dianggap tidak peduli dengan nasib para petani Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur, (Koppsa-M), terkait persoalan hukum yang saat ini di hadapi.
Dimana Koppsa-M, harus menghadapi gugatan wanprestasi dari PTPN IV Regional 3, yang tinggal menuggu hasil putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Bangkinang, pada pekan ini.
Pada kesempatan yang sama , massa aksi juga melakukan cap darah, sebagai tanda matinya perhatian Pemerintah, terhadap persoalan yang saat ini di hadapi oleh para petani.
“Pemerintah, terutama Bupati dan Wakil Bupati harus hadir, untuk menyikapi persoalan ini. Apalagi hal ini juga menyangkut terhadap nasib ratusan petani, yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil kebun kelapa sawit yang di kelola,” terang Rizky.
Mereka juga menyayangkan, tidak adanya respon Bupati dan Wakil Bupati Kampar, Ahmad Yuzar dan Misharti, terhadap persoalan gugatan hukum yang di hadapi oleh para petani.
“Kebun itu gagal, kenapa harus kami yang di paksa untuk membayar hutang, hingga Rp. 140 Milyar? Jangan petani yang di korbankan, harusnya ada perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar, untuk menindak lanjuti hal ini,” tegasnya lagi.
Para petani berharap, Bupati dan Wakil Bupati Kampar dapat tanggap, dan memberikan solusi kepada para petani, agar para petani tidak lagi di rugikan, oleh kepentingan dari Koorporasi.
“Jangan petani yang harus menanggung semua tuntutan ini, kami minta perlindungan Bupati dan Wakil Bupati, tolong perhatian kami rakyat kecil ini,” jelasnya lagi.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kaban Kesbangpol Kampar, Mahadi yang menerima aksi unjuk rasa menegaskan, akan menyampaikan seluruh tuntutan, kepada Bupati dan Wakil Bupati Kampar.
“Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kampar, sedang di Pekanbaru untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan, LHK dari BPK RI Perwakilan Riau, dan tidak dapat di wakilkan. Namun ini akan segera kami tindak lanjuti,” jelas Mihadi.
Selain itu, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Kampar akan melaksanakan rapat evaluasi terkait persoalan ini, yang nantinya hasilnya akan di teruskan langsung ke Pemerintah Pusat.
“Kami akan melaksanakan rapat koordinasi dulu, terkait persoalan ini, baru nanti akan kita teruskan ke pemerintah pusat untuk di tindak lanjuti. Perlu di ketahui, banyak perkara yang saat ini melibatkan PTPN di Kabupaten Kampar yang harus di selesaikan,” terangnya lagi.
Pemerintah Kabupaten Kampar juga mengaku, akan tetap mengedepankan kepentingan dan hak hak para petani di Kabupaten Kampar. (Dik)
