Publikreplika.com – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional pemberdayaan pendidikan melalui inisiatif pembangunan *Sekolah Rakyat*, sebuah program strategis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial.
Lokasi pembangunan direncanakan menempati kawasan bekas Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Ujung Tanjung, yang saat ini dalam kondisi tidak termanfaatkan secara optimal. Dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar di Kantor Bupati Rokan Hilir pada Senin (26/05/2025).
Turut dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, menyampaikan urgensi percepatan realisasi proyek ini.
Beliau menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan *Sekolah Rakyat* tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau diskusi semata, melainkan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.
“Jangan sekadar terjebak dalam forum rapat bila perlu esok pagi kita turun langsung ke lokasi eks Kampus IPDN untuk melakukan peninjauan dan menginisiasi aksi nyata,” tegas Wakil Bupati saat memimpin rapat.
Wabup juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi fisik gedung eks IPDN yang selama ini dibiarkan tidak terawat. Beliau menyatakan bahwa aset tersebut semestinya dapat dimaksimalkan menjadi infrastruktur pendidikan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Wabup menyampaikan bahwa dirinya juga sudah mengalokasikan dana pribadi guna mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi di lokasi tersebut. Namun mengingat *Sekolah Rakyat* merupakan program nasional yang melibatkan dukungan lintas kementerian, beliau mendorong agar seluruh OPD turut aktif, termasuk dengan mengoptimalkan kolaborasi bersama sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saya minta program ini dikawal serius. Hari ini juga kita harus menguasai detail teknis di lapangan,” ujarnya menekankan urgensi koordinasi teknis lintas dinas.
Dalam kerangka eksekusi awal, beliau juga meminta kepada personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk segera membersihkan kawasan kampus dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja. Aksi pembersihan ini menjadi bagian dari tahapan awal revitalisasi infrastruktur.
“Besok pagi kita mulai bertindak. Tanyakan semua kebutuhan teknis di lapangan secara detail,” ujarnya.
Wabup menegaskan bahwa peluang ini tidak boleh disia-siakan. Oleh karena itu, seluruh sumber daya dan potensi daerah harus diarahkan secara sinergis untuk mendukung kesiapan Kabupaten Rokan Hilir sebagai calon percontohan pelaksanaan Sekolah Rakyat, sebagaimana daerah lain yang telah ditetapkan sebagai *master project* oleh Kementerian Sosial. Terkait kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya tenaga pendidik,
Wabup meminta Dinas Pendidikan segera menyusun mekanisme rekrutmen berbasis *assessment* yang profesional dan transparan. Ia juga menegaskan bahwa sebanyak 27 orang tenaga pendidik yang direkrut nantinya harus bersedia tinggal di lingkungan sekolah, dan sebisa mungkin diambil dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) lokal.
“Yang paling penting, pengajar harus berasal dari Rohil, bukan dari luar daerah,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Alam Jaya Putra, menjelaskan bahwa status gedung eks IPDN setelah dilakukan rehabilitasi akan menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Rencana pemanfaatannya tidak hanya sebagai Sekolah Rakyat, namun juga sebagai Balai Latihan Kerja (BLK), mengingat luas lahan mencakup 8 hektar, memungkinkan pengembangan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas secara terintegrasi.
“Siswa akan dibekali laptop dan berasal dari keluarga pada Desil 1 dan 2. Artinya, kita memberikan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat termiskin,” jelasnya.
Alam menambahkan sebanyak delapan blok bangunan akan dimanfaatkan sebagai fasilitas utama Sekolah Rakyat, lengkap dengan mess pengajar, asrama siswa, laundry, hingga klinik kesehatan. Ia menargetkan bahwa seluruh proses persiapan dan rehabilitasi akan rampung dalam satu bulan, dengan agenda orientasi siswa dan kegiatan belajar mengajar dimulai pada bulan Juni.
Dikatakan Alam, sebagai langkah penguatan sosial, Dinas Sosial juga telah menugaskan para petugas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan pendekatan dan advokasi kepada keluarga calon siswa, guna memastikan kesiapan psikologis dan sosial mereka dalam mengikuti program ini. Bahkan, Kemensos berencana membangun rumah tinggal bagi orang tua siswa serta memberikan modal usaha sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi agar keberlangsungan hidup mereka di sekitar kawasan sekolah dapat terjamin.
Mengantisipasi kondisi lingkungan yang masih ditumbuhi semak belukar, Alam meminta OPD terkait untuk melakukan kerja ekstra dalam proses pembersihan dan penataan. Ia juga menginstruksikan pembangunan pagar di sekitar danau yang berada di dalam kawasan kampus guna mencegah potensi risiko yang tidak diinginkan.
“Hari Rabu semuanya harus bersih. Seluruh progres akan kita dokumentasikan dan dikirim langsung ke Kementerian sebagai laporan,” tegas Alam.
Sebagai penutup, ia menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah menyiapkan seluruh fasilitas dasar, seperti air bersih, tempat tidur, klinik, hingga makanan bergizi bagi siswa. Sedangkan tanggung jawab utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah memastikan kesiapan SDM dan seleksi siswa secara optimal.
